Kamis, 15 Juni 2023

PDIP Bakal Patuhi Putusan MK soal Pemilu Tetap Coblos Gambar Caleg

Jakarta - PDI Perjuangan merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan sistem pemilu sehingga Pemilu 2024 tetap dilaksanakan proporsional terbuka atau coblos calon legislatif (Caleg). DPP PDIP menghormati keputusan para hakim MK.

"Tanggapan PDIP terkait putusan MK yang menetapkan terkait dengan judicial review sistem pemilu yang diputuskan proporsional terbuka. Pertama kami menghormati keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers, Kamis (15/6/2023).

Hasto mengatakan pihaknya percaya dengan sikap kenegarawanan para hakim MK dalam mengambil keputusan. Di sisi lain, Hasto menyebut sejak awal, baik sistem proporsional terbuka maupun tertutup sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri.
"Sejak awal PDIP percaya sikap kenegarawanan hakim MK mengambil keputusan terbaik, melihat seluruh dokumen otentik terkait amandemen UUD 1945 yang tadi jadi konsiderat MK mengambil keputusan. Kemudian kajian bersama atas sistem proporsional terbuka maupun tertutup yang keduanya sama-sama mengandung plus minum dalam pemilu," jelasnya.
MK: Sistem Pemilu Tetap Coblos Caleg
Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sistem sistem pemilu. Pemilu 2024 tetap akan dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka atau coblos caleg.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang terbuka untuk umum di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (15/6/2023).

Dalam putusan itu, hakim MK Arief Hidayat mengajukan dissenting opinion. Dalam putusan itu, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan politik uang bisa saja terjadi dalam semua sistem pemilu. Baik lewat proporsional terbuka atau pun proporsional tertutup.
"Pilihan terhadap sistem pemilihan apapun, sama-sama berpotensi terjadinya praktik politik uang," ujar hakim MK Saldi Isra.

Oleh sebab itu, MK memerintahkan 3 langkah dalam memerangi politik uang. Pertama parpol dan anggota DPRD memperbaiki dan komitmen tidak menggunakan politik uang. Kedua penegakan hukum harus dilaksanakan.

"Tanpa membeda-bedakan latar belakangnya," ujar Saldi.

Ketiga masyarakat perlu diberikan kesadaran dan pendidikan politik tidak menerima politik uang. Hal itu tidak hanya kesadaran dan tanggung jawab pemerintah tapi juga kolektif parpol, civil society dan masyarakat. MK menyatakan tegas politik uang tidak dibenarkan sama sekali.

"Politik uang lebih karena sifatnya yang struktural, bukan karena sistem pemilu yang digunakan. Tidak bisa dijadikan dasar karena sistem pemilihan tertentu," beber Saldi Isra.
Source : Detik News

Cegah Politik Uang, KPU Ingatkan Partai Wajib Transparan

 

Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim As'ari buka suara soal penegasan Makamah Konstitusi tentang politik uang bisa terjadi dalam semua sistem pemilu. Ia mengatakan transparansi sudah harus dilakukan sejak tahap pendaftaran pencalonan bakal calon legislatif (Bacaleg) di internal partai.

"Pencalonan di internal partai itu kan diatur dengan mekanisme yang demokratis dan transparan. Pada intinya yang ideal adalah merancang bangun sistem pemilu itu menjadi ranah pembentuk UU yang penting," kata Hasyim pada wartawan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023).

"Bagaimana untuk mencegah atau meminimalisir praktik-pratik politik uang, itu didesain sejak awal ketika pencalonan di internal partai, diatur dengan mekanisme yang demokratis dan transparan di internal partai," lanjutnya.

Hasyim meminta agar mekanisme dan penegakan hukum harus berjalan saat ada Bacaleg yang terindikasi politik uang. Baginya, harus ada komitmen bersama untuk memberantas politik uang.

"Tapi yang jauh lebih penting dari beberapa pertimbangan dari MK tadi yang sama-sama kita dengarkan dan ikuti adalah komitmen bersama terutama dalam hal ini karena yang punya kewenangan mencalonkan itu adalah parpol maka komitmen untuk mekanisme pencalonan diminta transparan," imbuhnya.

Menurut Hasyim, pihak yang harus bertanggung jawab jika terjadi politik uang adalah dua belah pihak, yang memberi dan penerima.

"Sebenarnya tidak bisa urusan politik uang atau vote buying itu pertanggungjawabannya hanya kepada yang memberi, yang dibeli juga harus ada kesadaran menolak," ucapnya.

"Jadi, relasi ini tidak hanya sepihak, tetapi harus timbal balik antara calon dengan pemilih, kemudian sama-sama terhindar dari praktik politik uang," katanya
Keterwakilan Perempuan
Hasyim menjelaskan keterwakilan perempuan dalam pemilu mendatang juga menjadi perhatian MK. Hasyim mengatakan secara kelembagaan, pihaknya juga sudah menyiapkan Bawaslu sebagai badan yang mencegah terjadinya pelanggaran selama pemilu.

"Kemudian mempertimbangkan minimal keterwakilan 30 persen calon perempuan itu dimention atau menjadi perhatian utama MK bahwa pada intinya jadi perhatian kita bersama terutama parpol dalam hal pencalonan," kata Hasyim.

"Secara kelembagaan sudah disiapkan yang namanya Bawaslu, peradilan pidana pemilu dan disiapkan supaya kemudian mencegah orang kena sanksi secara pidana maupun nanti konsekuensinya di UU Pemilu juga ditegaskan yaitu di pasal 285 yaitu pada calon-calon yang terbukti melakukan pidana pemilu itu ada konsekuensi administrasinya yang kemudian dibatalkan sebagai calon putusannya sebagai calon," sambungnya.

(aik/aik)

Source : https://apps.detik.com/detik/

Secercah Sinar Kota Ambon Untuk Masa Depan

 Ambon adalah salah satu kota penting di wilayah Indonesia Timur yang memiliki peranan besar di dalam pembangunan wilayah serta masyarakat Indonesia Timur. Seperti halnya Manado, Jayapura, bahkan Dili, timor Leste dan Darwin, Australia, Ambon sangat diperhitungkan dalam hal pengelolaan sumberdaya kehidupan untuk membangun wilayah dan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Ambon adalah salah satu tonggak pembangunan di kawasan timur Indonesia.

Bicara mengenai ibukota provinsi Maluku, Ambon, tentu akan membuat kita membicarakan kawasan Maluku secara umum. Sekedar untuk diketahui, Ambon adalah nama kota yang diambil dari nama Pulau tempat kota tersebut berada. Banyak orang yang salah paham ketika membedakan antara Ambon dalam pengertian kota dan pulau. Kembali ke kota Ambon, banyak sekali sektor yang terkait dengan salah satu provinsi besar di timur Indonesia ini. Politik, Ekonomi, Sosial, Kelautan, bahkan Pariwisata adalah beberapa sektor penting yang menjadi sorotan pemerintah pusat Indonesia dan dunia. Namun, sebelum beranjak terlalu jauh, ada baiknya bila kita mengenal Ambon dari sejarah terbentuknya terlebih dulu.

Sumber : Indonesiakaya.com

Warga Jepang, Ternyata Ini Alasan Banyak Wanita Ogah Punya Anak

Warga Jepang. (Foto: Khadijah Nur Azizah/ detikHealth)

Jakarta - Populasi Jepang anjlok akibat banyak warganya memutuskan untuk tidak memiliki anak. Pasalnya, banyak warga merasa mendapat tekanan jika harus menjadi orang tua sambil sibuk bekerja, khususnya para wanita. Walhasil, sangat sulit bagi mereka membesarkan anak.
Mengacu pada buku putih penurunan angka kelahiran Kantor Kabinet 2022, tingkat wanita yang tidak memiliki kekasih dan belum pernah menikah pada usia 50 tahun mencapai 3,3 persen pada tahun 1970. Angka tersebut meningkat drastis pada tahun 2000-an, mencapai 17,8 persen pada tahun 2020.

Keengganan warga Jepang untuk memiliki anak disebabkan beragam faktor, baik pada wanita yang sudah maupun belum menikah. Beberapanya memilih untuk tidak membesarkan anak karena alasan personal, seperti pengalaman yang kurang menyenangkan di masa lalu.

Curhat Warga Jepang Tidak Ingin Punya Anak
Seperti yang dialami oleh Nao Sawa (46) tahun yang sekarang bekerja sebagai pematung. Dirinya mengatakan bahwa ketika masih kanak-kanan, ia sering dilecehkan oleh ibunya. Akibat pengalaman yang tidak menyenangkan tersebut, Sawa memutuskan untuk tidak memiliki anak.

"Saya tidak tahu bagaimana mencintai (anak-anak). Yang terpenting, saya mungkin akan melakukan hal yang sama kepada anak saya sendiri," Kata Sawa, dikutip dari The Asahi Shimbun, Sabtu (10/6/2023).

Kini, Sawa sudah menikah dengan pria yang berusia delapan tahun lebih tua darinya dan tinggal di Tokyo.

Berita perihal angka kelahiran yang menurun drastis di Jepang membuat Sawa seringkali bertanya dan memastikan bahwa dirinya tidak harus mempunyai anak. Hal ini dikarenakan Sawa merasa adanya tekanan yang seolah-olah mewajibkan orang-orang yang telah menikah harus memiliki anak.

"Di usia ini, tidak ada yang mendesak saya untuk punya anak lagi. Mencari alasan untuk tidak punya anak mulai terasa konyol," ungkap Sawa.

Di usianya yang kini telah mencapai 40 tahun, dia tidak lagi merasakan adanya tekanan seperti itu. Sawa menyelenggarakan lokakarya seni yang dapat diikuti oleh anak-anak walaupun dirinya tidak ingin memiliki anak.

"Saya ingin menularkan ilmu yang saya dapatkan," lanjutnya.

"Jika saya tidak memiliki anak, apakah itu berarti saya tidak dapat meninggalkan apa pun untuk generasi selanjutnya?" pungkas Sawa.

Bagaimana Sikap Pemerintah Jepang?
Menyikapi krisisnya populasi di Jepang, pemerintah Jepang memiliki rencana untuk mereformasi undang-undang ketenagakerjaan, demi mempermudah pasangan untuk bekerja dan berbagi pekerjaan rumah tangga.
Reformasi ini memberikan kesempatan untuk para pekerja memilih gaya kerja yang lebih fleksibel. Seperti halnya dengan tiga hari libur dalam seminggu. Hal itu diungkapkan oleh pihak yang tidak ingin diungkap identitasnya, menjelaskan kepada Reuters.

Tak hanya itu, peraturan yang diadopsi pada tahun 2024 juga membatasi waktu lembur. Hal ini ditunjukkan kepada mereka yang harus melakukan atau menjalani perawatan kesuburan sembari tetap bekerja.

sumber : Detik Health






Pj. Wali Kota ikuti Rakornas Pengawasan Intern Secara Virtual

 

Rakornas berlangsung di Kantor BPKP RI, Jakarta, tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi)

yang dalam pidatonya, meminta pengawasan intern oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berorientasi hasil

Selain itu pimpinankementerian lembaga BUMN/D, Pemerinta daerah juga diminta untuk serius dalam menindaklanjuti rekomendasi pengawasan BPKP

Sumber : Pemkot Ambon

Selasa, 13 Juni 2023

Sejarah Kota Masohi, Maluku Tengah

 

Kota Masohi adalah ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Indonesia. Kota Masohi terletak di tepian Teluk Elpaputih di selatan Pulau Seram. Sebagian besar wilayahnya memiliki topografi berupa dataran rendah dengan ketinggian 0-110 Mdpl. Luas wilayah Kota Masohi adalah 37,30 km² atau 0.32% dari total wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Jumlah penduduk kota Masohi tahun 2020 berkisar 38.446 jiwa (Laki-laki 19.390 jiwa dan Perempuan 19.056 Jiwa).[1]

Kata Masohi berasal dari bahasa Maluku Tengah yang berarti Gotong Royong. Setelah sempat porak-poranda dan kehilangan banyak warganya karena kerusuhan sosial pada awal abad ke-21, kota ini mulai berbenah diri. Penduduk aslinya adalah suku Alifuru, namun banyak pendatang yang tinggal di kota ini. Kota Masohi merupakan kota yang dibangun pada 3 November tahun 1957 yang diresmikan lewat peletakan batu pertama oleh presiden pertama RI Ir Soekarno.[2] Kota ini pada awalnya dibangun di atas tanah sengketa antara pemerintah Amahai dengan pemerintah daerah setelah daerah Seram Barat tidak dianggap layak. Kota yang didirikan pada tanah adat negeri Amahai "dataran NAMA" merupakan awal dari sejarah nusa ina/pulau seram setelah melemahnya kekuatan Republik Maluku Selatan pimpinan Chr. Soumokil serta sebagai wujud membangun Maluku setelah kemerdekaan Republik Indonesia.

Batas wilayah

Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

UtaraKecamatan Amahai
TimurKecamatan Amahai
SelatanKecamatan Amahai
BaratTeluk Elpaputih

Pembagian administrasi

Kecamatan Kota Masohi terbagi menjadi 5 wilayah kelurahan, yakni:

  1. Kelurahan Ampera
  2. Kelurahan Lesane
  3. Kelurahan Letwaru
  4. Kelurahan Namaelo
  5. Kelurahan Namasina

Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah tahun 2020Islam dan Kristen adalah dua agama terbesar yang dianut oleh penduduk kabupaten ini. Islam merupakan agama mayoritas, dengan persentase 77,11%. Sedangkan Kristen, dengan persentase 22,85% merupakan kelompok minoritas yang signifikan. Pemeluk Kristen di Maluku Tengah terbagi menjadi pemeluk Kristen Protestan sebesar 20,87% dan sisanya adalah pemeluk Katolik. Terdapat pula minoritas kecil penganut agama Hindu, yang umumnya dianut oleh pendatang bersuku bangsa Bali, dengan persentase di bawah 1% (0,04%).[1]

Aksesibilitas

Untuk menuju Kota Masohi dari Ambon menggunakan jalur laut bisa menggunakan kapal cepat atau kapal ferry. Jika menggunakan kapal cepat maka berangkat dari Pelabuhan Tulehu dengan waktu tempuh sekitar 90 menit menuju pelabuhan Amahai dilanjutkan berkendara kurang lebih 15 menit ke pusat kota Masohi.

Jika menggunakan kapal ferry berangkat dari pelabuhan Liang di Ambon ada dua alternatif yaitu:1) melalui pelabuhan Kairatu dua jam menuju pelabuhan Kairatu dilanjutkan perjalanan darat kurang lebih 2-3 jam Masohi atau 2) langsung ke pelabuhan Ina Marina di Masohi dengan jarak tempuh dua setengah jam. Untuk Fery ke pelabuhan Ina Marina dilayani sehari dua kali. Jalur udara melalui penerbangan perintis dari Bandar Udara Pattimura menuju Bandar Udara Amahai dengan rute Ambon - Banda - Amahai.

Komunikasi

Jaringan telepon dan internet tersedia di Masohi juga Maluku Tengah. Saat ini pelayanan telepon selular dilayani oleh Telkomsel saja. Akses internet selain menggunakan penyedia layanan seluler juga bisa menggunakan jasa dari warnet setempat. Kecepatan internet di Kota Masohi sendiri sudah cukup cepat dan cukup stabil.

Sekolah

  1. SMA Negeri 1 Masohi
  2. SMA Negeri 2 Masohi
  3. SMA Negeri 3 Masohi
  4. SMK Negeri 1 Masohi
  5. SMA Mathla'ul Anwar Masohi
  6. SMA Muhammdiyah Masohi
  7. SMA Yos Sudarso Masohi
  8. SMK Muhammadiyah Masohi
  9. SMK Pariwisata Pamahanu Nusa Masohi
  10. MA Negeri Masohi
  11. MA Mathla'ul Anwar Masohi

Pranala luar

Referensi

  1. Lompat ke:a b c "Kecamatan Masohi Dalam Angka 2020" (pdf)www.malukutengahkab.bps.go.id. Diakses tanggal 17 November 2020.
  2. ^ "Kecamatan Kota Masohi".

Sejarah Kota Ambon Manise

Sebagai sebuah kota yang menjadi ibu kota Provinsi Maluku, Indonesia, berkelangsungan selama lima abad. Pada mulanya, pulau Ambon didiami oleh suku Ambon yang berasal dari pulau Seram di sisi utara Ambon.[1] Cikal bakal Kota Ambon mulai ada setelah datangnya para penjelajah Portugis ke Maluku pada 1513 M.[2] Setelah itu, muncullah berbagai perkampungan yang terus menerus berkembang hingga menjadi Kota Ambon seperti sekarang.

Kota ini diincar oleh bangsa Eropa karena andalan ekonominya yang berupa perdagangan rempah-rempah. Dengan demikian, terjadi berbagai pengalihan kekuasaan, mulai dari PortugisBelanda, dan Britania Raya. Kota ini dijadikan kota pada tahun 1926 dengan dibentuknya Jabatan Wali Kota Ambon setelah sebelumnya langsung dibawahi oleh pemerintahan Gubernur Jenderal. Sejak itu, kota ini berkembang pesat hingga menjadi salah satu kota terbesar dan termaju di Indonesia Timur seperti saat ini. Kota ini pun menikmati pertumbuhan ekonomi pesat setelah memiliki pemerintahan kotanya sendiri.

Asal-usul nama

Asal-usul dari istilah Ambon tidak mudah ditentukan. Menurut keterangan yang diberikan penduduk setempat, istilah tersebut berasal dari kata ombong yang merupakan bentukan lokal dari kata embun.[3] Puncak-puncak gunung di Pulau Ambon memang sering tertutupi oleh embun yang tebal.[3] Istilah Laha pun pernah dipakai untuk menamai Benteng Nossa Senhora de Anunciada yang menjadi cikal bakal kota.[3] Dalam bahasa setempat, laha diartikan sebagai pelabuhan.[3]

Meskipun kini istilah Ambon mengacu pada kota Ambon, pulau Ambon, maupun suku Ambon, dalam perkembangan sejarah (terutama pada abad ke-20), istilah Ambon mengacu kepada penduduk Maluku Tengah.[3] Frasa orang Ambon (Ambonezen) sendiri pun mengacu kepada para penduduk di Maluku Tengah, meskipun pada awalnya hanya digunakan untuk penduduk kota Ambon yang memiliki budaya mestizo.[3]

Masa penjajahan Portugis

Ambon pada abad ke-17 dengan Benteng Victoria di sebelah kiri gambar

Setelah Portugis datang pada 1513 M[4] sebagai pendatang Eropa pertama, sekitar tahun 1575, penguasa Portugis mengerahkan penduduk di sekitarnya untuk membangun Benteng Kota Laha atau Ferangi yang diberi nama Nossa Senhora de Anunciada di Dataran Honipopu.[5] Dalam pembangunannya, masyarakat pekerja mendirikan perkampungan yang disebut soa, yakni kesatuan kekerabatan berupa keluarga luas terbatas[1] seperti Kilang, Ema, SoyaHutumuriHalong, Hative, Selale, Urimessing, dan Batu Merah yang menjadi dasar Kota Ambon karena di dalam perkembangan selanjutnya masyarakat tersebut sudah menjadi masyarakat geneologis teritorial yang teratur.[3]

Setelah Belanda berhasil menguasai Kepulauan Maluku dan khususnya Ambon dari kekuasaan Portugis, benteng Nossa Senhora de Anunciada direbut pada tahun 1605 M[6] dan dijadikan pusat pemerintahan kolonial[7] dan diberi nama Victoria.[3] Benteng ini dilanda gempa hebat dan rusak parah, lalu direnovasi dan diberi nama ulang Nieuw Victoria.[8] Meskipun nama barunya Nieuw Victoria, benteng ini lebih dikenal rakyat setempat sebagai Benteng Victoria hingga sekarang.

Benteng ini terkenal sebagai tempat Pattimura digantung pada 16 Desember 1817.[9][10] Pahlawan Nasional Slamet Rijadi juga gugur di benteng ini dalam pertempuran melawan pasukan Republik Maluku Selatan.[11]

Masa penjajahan Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda (VOC)

Litografi pemandangan jalanan di Ambon (1880-an)

Pulau Ambon ditaklukan oleh Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda (VOC) pada 23 Februari 1605 dengan bantuan kekuatan tempur dari TernateLuhuHituJawa, dan Gowa.[12] Pada awal masa VOC, terjadi beberapa pergantian gubernur.[12] Gubernur otoriter yang terkenal adalah Adrian Martensz Block yang melakukan kerja paksa perluasan Benteng Victoria.[12] Selain itu, ada pula Gubernur Herman van Speult yang menyengsarakan rakyat dengan perubahan monopoli perdagangan rempah-rempahnya.[12] Pembantaian pun pernah dilakukan pada masa ini.[13]

Masa penjajahan Britania Raya

Pada 17 Februari 1796, VOC menyerah kepada laksamana Britania Raya, Pieter Ramier sehingga Kota Ambon menjadi bagian dari wilayah Britania Raya.[12] Britania Raya memerintah di kota sampai tahun 1803.[12]

Masa penjajahan Belanda

Setelah itu, terjadilah penyerahan jajahan kembali bukan kepada VOC, melainkan kepada Belanda[12] karena VOC jatuh bangkrut pada 1799,[14][15][16] sebelum Kota Ambon dikembalikan.

Pada tanggal 7 September 1921 masyarakat Kota Ambon diberi hak yang sama dengan pemerintah kolonial.[17] Hal ini menjadi wujud perjuangan masyarakat Indonesia dari Maluku.[17] Hal ini pun merupakan kekalahan politik penjajah karena warga Ambon pun menjadi bisa berperan dalam pemerintahan dengan irama yang sama sengan politik penjajah masa itu.[17] Dengan demikian, masyarakat kota terbekali modal dalam menentukan masa depannya.[17]

Masa penjajahan Jepang

Pemakaman di Ambon yang menampung jasad 1.777 tentara Sekutu[18]

Tentara Jepang mendarat di Indonesia melalui Ambon pada 1 Januari 1942[19][20] dari Kendari.[21] Meskipun dahulu senasib sebagai budak VOC dan Belanda,[22] Jepang berhasil menaklukan Belanda dan sekutunya dalam Pertempuran Ambon untuk merebut Kota Ambon yang merupakan markas angkatan laut.[23] Dalam pendudukan dan penjajahan Jepang, Ambon digunakan sebagai pangkalan udara utama. Selain itu, warga Ambon mengalami kemiskinan dan kelaparan sebagai dampak dari perang.[24]

Peninggalan masa pendudukan ini masih bisa ditemukan. Pemakaman Perang Ambonlah yang paling terkenal sebagai pemakaman tentara-tentara Sekutu yang gugur dalam Pertempuran Ambon. Selain itu, Gubernur MalukuSaid Assagaf, pernah menemukan dua torpedo peninggalan Jepang di dasar Teluk Ambon ketika menyelam.[25]

Penentuan hari jadi

Hari lahir atau hari jadi kota Ambon telah diputuskan jatuh pada tanggal 7 September 1575 dalam suatu seminar di Ambon yang berlangsung pada 1417 November 1972 dengan kerja sama bersama Universitas Pattimura.[17] Penggagas seminar ini adalah Wali Kota Ambon ke-9, Letkol Matheos H. Manuputty melalui SK 25/KPTS/1972 tentang Pembentukan Panitia Khusus Sejarah Kota Ambon yang dikeluarkan pada 10 Juli 1972 dengan tugas untuk menggali dan menentukan hari lahir kota.[17] Seminar ini dihadiri oleh kurang lebih 200 orang yang terdiri dari akademikus, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan aparat pemerintah kota.[17] Ketua seminar adalah Drs. John Sitanala, dekan Fakultas Keguruan Unpatti dengan wakil ketuanya Drs. John A. Pattikayhatu, ketua jurusan sejarah Unpatti dan Sekretaris Drs. Z.J. Latupapua selaku sekrtetaris Fakultas Keguruan.[17]

Penetapan tanggal hari jadi tersebut didasarkan pada fakta sejarah bahwa pada tanggal 7 September 1921 masyarakat Kota Ambon diberikan hak yang sama dengan Pemerintah Kolonial Belanda.[17] Sedangkan, penetapan tahun 1575 dilandasi oleh tahun mulainya pembangunan Benteng Kota Laha.[17] Hari jadi merupakan campuran dari kedua waktu tersebut. Setelah penetapan hari jadi diberlakukan, hari jadi Kota Ambon pertama kali diperinagti pada 7 September 1973.[17]

Kerusuhan di Ambon

Di kota sudah terjadi beberapa kerusuhan yang mengikutsertakan SARA. Kerusuhan yang paling terkenal adalah Kerusuhan Ambon 1999 yang terjadi karena masalah politik, namun mengikutsertakan unsur SARA, terutama agama.[26] Meskipun kerusuhan ini, telah terselesaikan dengan Perjanjian Malino,[27] penghancuran sarang[28] serta penghukuman provokator kerusuhan,[29] kerusuhan dengan sebab yang serupa terjadi lagi pada tahun 2011 dan menewaskan beberapa orang,[30] namun langsung diredakan. Saat kedua kerusuhan, terutama Kerusuhan 1999 terjadi, kota terluluhlantahkan dan meninggalkan banyak kenangan pahit.[31] Kerusuhan 1999 pun menimbulkan munculnya ribuan pengungsi yang di antaranya mengungsi ke Jakarta.[32] Banyak orang yang tidak menginginkan peristiwa ini terulang kembali, bahkan mantan penjihad pun beranggapan demikian.[33][34] Untuk memperingati kerusuhan-kerusuhan ini dan menegakkan perdamaian, didirikanlah Gong Perdamaian Dunia yang terletak di pusat kota.[35] Gong Perdamaian Dunia tersebut merupakan Gong Perdamaian Dunia ke-35 di dunia dan ke-2 di Indonesia setelah didahului gong sesamanya di Bali